Kalimantan adalah salah satu pulau dengan tutupan lahan hutan hujan terbesar di dunia, dan oleh karenanya, perlindungan ekosistem lingkungan di wilayah tersebut sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim. Salah satu bencana tahunan yang seringkali terjadi di wilayah Kalimantan berkaitan dengan kondisi perubahan iklim salah satunya di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada kurun waktu dari 2015-2019, luas lahan dan hutan yang terbakar di Kalimantan Timur totalnya mencapai 213.804 Ha, dengan intensitas yang fluktuatif setiap tahunnya tetapi mengalami tren yang meningkat karena pemanasan global [1]. Hal ini tentu perlu untuk diantisipasi secara serius agar kasus kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi secara terus menerus.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menginisiasi sebuah program yang bernama Program Kampung Iklim. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, program ini ditargetkan untuk diselenggarakan di 200 desa yang tersebar di tujuh kabupaten, salah satunya adalah  Kabupaten Kutai Kartanegara [2]. Dari 193 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, 23 diantaranya menyelenggarakan program kampung iklim ini. Salah satu desa diantaranya, yaitu Desa Tuana Tuha, secara khusus mengimplementasi proklim ini untuk mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan pengelolaan hutan. Dengan masuknya Desa Tuana Tuha ke dalam program kampung iklim, pemerintah desa mendapatkan izin pengelolaan hutan gambut di wilayah perdesaan tersebut dan juga berhasil membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Sebanyak 5.000 Ha wilayah hutan masuk di Desa Tuana Tuha telah masuk ke dalam inisiasi penurunan emisi karbon melalui proklim. Selama penyelenggaraan program ini, Desa Tuana Tuha mendapatkan pendampingan dari pihak donor internasional, mulai dari Bank Dunia hingga ke pemerintah Inggris Raya dan Norwegia.  Selain itu, LPHD di desa tersebut juga dibantu oleh Non-Governmental Organization (NGO) lokal untuk merencanakan aktivitas yang akan dikembangkan di hutan perdesaan. Dari perencanaan ini disetujui bahwa pengelolaan hutan difokuskan pada sektor perikanan dan juga pemeliharaan tanaman liar, seperti kratom. Setelah program ini dilaksanakan, warga Desa Tuana Tuha menjadi lebih menghargai ekosistem dari hutan yang dikelola di wilayah mereka dan perekonomian masyarakat pun turut terbantu [3].

Terkait dengan replikasi dari program, Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian LHK sehingga program ini dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif terendah, sehingga RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan di 34 provinsi di Indonesia dapat mendaftar. Pada tahun 2020 saja, jumlah lokasi yang telah teregistrasi melalui Sistem Registri Nasional (SRN) untuk skema adaptasi-mitigasi proklim naik sekitar 4 kali lipat dibandingkan 2015, yakni dari sebanyak 220 lokasi menjadi 813 lokasi [4]. Pelaksanaan proklim juga berkaitan erat dengan pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang berkontribusi terhadap pencapaian TPB 15 ( Ekosistem Daratan), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab) dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Sumber foto: (Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara)

Daftar Pustaka:

[1] SiPongi: Kahurtla Monitoring Sistem (2020). Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020. Kementerian LHK. Dapat diakses di http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

[2] Ghofar, M. (2018). Kaltim targetkan 200 kampung iklim. Antara News. Dapat diakses di https://www.antaranews.com/berita/744404/kaltim-targetkan-200-kampung-iklim

[3] Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2020). Perwakilan World Bank Kunjungi Desa Tuana Tuha. Kaltimprov.go.id. Dapat diakses di: https://kaltimprov.go.id/berita/perwakilan-world-bank-kunjungi-desa-tuana-tuha

[4]  Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK (2020). KLHK Berikan Penghargaan Proklim Tahun 2020. Kementerian LHK. Dapat diakses di http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Kontributor:

Muhammad Dimas Mahardika

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

UCLG ASPAC

Intern