Provinsi Lampung adalah provinsi yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah Timur dan Samudera Hindia di sebelah Barat. Provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera  dari Pulau Jawa ini memiliki populasi  8.521.201 juta penduduk (BPS 2020). Secara administrasi, Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten.

Dalam pemerintahannya, Gubernur Arinal Djunaidi adalah gubernur ke 10 yang memerintah Provinsi Lampung dan mengusung visi misi “ Rakyat Lampung Berjaya: Aman Berbudaya Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Provinsi Lampung semakin memperlihatkan kualitasnya sebagai provinsi yang ramah akan investasi, setidaknya dalam dua tahun terakhir ini terdapat dua pencapaian yang diraih. Pertama adalah penghargaan sebagai Provinsi Potensial Investasi Terbaik pada Ajang Indonesia Attractiveness Award 2018 berdasarkan penilaian pada empat komponen utama, yaitu tingkat investasi, jumlah infrastuktur, pelayanan publik dan pariwisata. Kedua adalah masuk dalam jajaran 10 besar tujuan investasi Indonesia. Provinsi Lampung menempati urutan 7, setelah Jawa Timur, DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Situasi yang kondusif bagi investor, dukungan infrastruktur baik fisik maupun legal yang baik menjadikan Lampung berhasil masuk dalam kelompok 10 besar. 

Beberapa peluang investasi yang sudah berhasil dikembangkan dan akan dikembangkan

1. Investasi keuangan melalui skema financial technologi (fintech) yang menggunakan skema peer-to-peer lending platform.
2. Pengembangan bidang agrobisnis (ubi kayu, kacang kedele, padi, dan jagung)  serta sub sektor pertanian (industri perbenihan padi dan jagung, unit pengolahan jagung dan unit pengolahan beras)  di wilayah Lampung Tengah.
3. Pengembangan sektor pertanian (jagung dan pisang), perkebunan (kelapa, kelapa sawit dan kakao), serta perikanan (budidaya ikan kerapu air laut, budidaya rumput laut, budidaya Mutiara dan budidaya di wilayah Lampung Selatan.
4. Pengembangan Wisata Batu Pukuk, Kota Bandar Lampung.
5. Pengembangan Pesisir dari Lempasing ke Kawasan Pelabuhan Panjang.
6. Perdagangan Besar dan Pasar Tradisional, baik perdagangan hasil bumi maupun produk olahan dan pusat distribusi.
7. Pengembangan Wisata berbasis MICE.
8. Pengembangan pengelolaan sampah dan instalasi air bersih.

Pada tahun 2020, arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung sesuai dengan RPJMD 2019 – 2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan’. Sesuai dengana arah kebijakan tersebut, maka prioritas Pembangunan Lampung, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
3. Reformasi birokrasi
4. Infrastruktur untuk perbumbuhan ekonomi yang berkualitas
5. Kehidupan yang religious, aman, berbudaya dan inovatif
6. Pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana

• 2018: Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah TPB Provinsi Lampung 2018-2019
• 2018: Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (Simnangkis Saburai)
• 2018: Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
• 2018: Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
• 2018: Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 89/22-SK/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goal (SDGs).
• 2019: Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024
• 2019: Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah
• 2019: Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA
• 2019: Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Dan Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
• 2020: Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropikat Dan Zat Adiktif Lainnya 2020: PERATURAN GUBERNUR No. 36 Tahun 2020 Tentang PELAKSANA SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG 2020-2024

Pelaksanaan TPB di Provinsi Lampung turut didukung oleh Universitas Lampung dengan membentuk SDGs Center. Salah satu bentuk dukungan dari SDGs Center Universitas Lampung adalah pembuatan dan penyusunan dashboard pelaksanaan SDGs untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB di Provinsi Lampung.

Pada 2021, Provinsi Lampung sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB untuk tahun 2020-2024. Penyusunan RAD TPB ini berkenaan dengan telah habisnya masa RAD TPB sebelumnya, yang berlaku untuk periode 2018-2019.

Status pelaksanaan TPB:

• Tingkat kemiskinan turun dari 12,62% pada 2019 menjadi 12,34% pada September 2020, tetapi masih berada di atas rata-rata nasional (7,38%).
• Indeks gini turun sebesar 0,004 poin dari 0,331 pada Maret 2019 menjadi 0,331 pada Maret 2020, berada di bawah angka nasional (0,381).
• Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif mengalami kenaikan dari 66,84% pada tahun 2019 menjadi 72,36% pada tahun 2020.
• Kualitas pendidikan membaik ditandai dengan meningkatnya presentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas dari 96,93% (2018) menjadi 97,24% pada 2020.
• Persentase rumah tangga di Provinsi Lampung yang menggunakan sumber penerangan listrik meningkat dari 96,73% pada 2019, menjadi 97,81% pada 2020
• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mengalami kenaikan dari 64,69% pada tahun 2019 menjadi 67,93% pada tahun 2020.
• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami penurunan dari 79,22% pada tahun 2019 menjadi 78,81% pada tahun 2020.

(kebijakan, himbauan, atau kegiatan untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung untuk menyelaraskan RPJMD nya dengan indikator-indikator TPB).

• Seminar Localizing SDGs (Pemerintah Provinsi Lampung)^[1]
• Sosialisasi SDGs (Pemerintah Kota Bandar Lampung)
• Pembentukan Pilar 4 Pelaksana (Pemerintah, Perguruan Tinggi, Kalangan Usaha dan Filantropi, Media dan CSO) oleh Pemerintah Provinsi Lampung^[2]
• Pembentukan Dashboard SDGs bersama SDGs Center Universitas Lampung (Pemkot Bandar Lampung)

TPB 1, 2, 3: Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung

Sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi di era Adaptasi Kebiasaan Baru ini, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini sedang mengembangkan Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang bekerja sama dengan beberapa stakeholder dengan sistem yang terintegrasi. Kartu Petani Berjaya memiliki banyak manfaat, seperti sebagai sarana produksi, akses pembiayaan, penanganan panen dan pasca panen, pemasaran hasil, jaminan sosial, hingga jaminan pendidikan pertanian bagi petani yang sukses. Sudah ada lebih dari 17 ribu petani yang sudah terdaftar sebagai anggota PKPB di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. (baca lebih banyak disini)

TPB 2: Aliansi Stunting Lampung

Forum multi pihak untuk menangani isu stunting dan mendukung percepatan intervensi isu stunting pada empat kabupaten yang masuk dalam 160 Kabupaten Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi 2019.

TPB 4: Pendidikan Inklusif Kota Metro

Praktik baik Kota Metro: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro mencanangkan Kota Metro sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini bertujuan untuk mengurangi tingkat anak berkebutuhan khusus (ABK) yang tidak bersekolah meallui pembentukan kelompok kerja untuk mewujudkan upaya tersebut, penyelenggaraan ini juga memperbaharui komponen – komponen pendidikan seperti pembelajaran, kurikulum, identifikasi & asesmen, ketenagaan, hingga stakeholder pendidikan inkulsif. Terdapat 18 sekolah percontohan yang ditunjuk untuk melakukan pendidikan inklusif yang mendidik 30 orang guru untuk menjadi guru pembimbing khusus yang terus bertambah seiring dengan kebutuhan tenaga pendidik, dan mendirikan 1 (satu) SLB Negeri dan 2 (dua) SLB swasta. Sampai dengan 2019, telah terdapat 5 SLB di Kota Metro, terdiri dari 1 SLB Negeri dan 4 SLB Swasta, dengan presentase guru yang berkualifikasi diatas 70%. (baca lebih banyak disini )

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung      
Jl. Wolter Monginsidi No.223 Teluk Betung-Bandar Lampung 35215
Fax. (0721) 486396, 470644 Telp. (0721) 485458, 486711

[1] Bappeda Provinsi Lampung. (2020, Januari). PELUNCURAN LOCALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) IN LAMPUNG. Retrieved from http://www.bappeda.lampungprov.go.id/berita-peluncuran-localizing-sustainable-development-goals-sdgs-in-lampung.html

[2] Pemprov Lampung Pertajam TPB 2019. (2020, Januari). Retrieved from https://www.jp-news.id/v/1348/pemprov-lampung-pertajam-tpb-2019

Badan Pusat Statistik. (2018,2019, 2020).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. (2020, Januari). Retrieved from https://www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id/blog/2018/10/peluang-investasi

DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan. (2020, Januari). Peluang Investasi. Retrieved from http://103.87.231.219/peluanginvestasi.php

GATRA.com. (2020, Januari). Investasi di Lampung Baru Terealisasi 82% dari Target. Retrieved from https://www.gatra.com/detail/news/378446-Investasi-di-Lampung-Baru-Terealisasi-82-dari-Target

Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riskesdas 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Provinsi Lampung. (2020, Januari). Provinsi Lampung Peringkat Tujuh Nasional Daerah Tujuan Investasi. Retrieved from https://lampungprov.go.id/detail-post/provinsi-lampung-peringkat-tujuh-nasional-daerah-tujuan-investasi

radarlampung.co.id. (2020, Januari). Lampung Top 10 Investasi Tertinggi Akseleran. Retrieved from https://radarlampung.co.id/2019/07/18/lampung-top-10-investasi-tertinggi-akseleran/

Teras Lampung. (2020, Januari). Potensi dan Peluang Investasi di Lampung Tengah. Retrieved from https://www.teraslampung.com/potensi-dan-peluang-investasi-di/