CLOSE
Program PUSPA Sebagai Gebrakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berkolaborasi dengan CISDI dalam Penanganan Covid-19
Jawa Barat

Kehidupan Sehat Dan Sejahtera


Akibat tren kasus Covid-19 yang semakin meningkat, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil ingin puskesmas di Jawa Barat menjadi institusi terdepan untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19 di Jawa Barat, salah satu caranya adalah dengan penguatan sumber daya manusia melalui program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara). Program ini akan merekrut 500 tenaga kesehatan (300 orang tenaga baru terbuka untuk publik, dan 200 penguatan tenaga eksisting di puskesmas yang ditunjuk) sebagai field officer yang akan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat.

Pada 1 Februari 2021, program yang didukung oleh Centre for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) ini resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan memperkuat upaya pelacakan kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19, hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di 100 puskesmas di 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Melalui webinar diskusi publik bertajuk “Koordinasi Lintas Sektor dan Tata Kelola Publik dalam Penanganan Pandemi” yang diselenggarakan oleh CISDI pada Kamis 4 Februari 2021, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan dan kolaborator dari program PUSPA. Salah satunya adalah penjelasan dari Diah Saminarsih, M.Sc selaku pendiri CISDI tentang latar belakang dari program PUSPA.

Diah Saminarsih, M.Sc menjelaskan bahwa PUSPA bukan sesuatu yang datang dari langit melainkan sudah ada track record dari sesuatu yang diuji coba sebelumnya. Sembilan tahun yang lalu sudah ada konsep untuk penguatan layanan kesehatan primer di puskesmas untuk daerah terpencil dengan nama Pencerah Nusantara. Pencerah Nusantara bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperkuat sistem layanan kesehatan primer di puskesmas. Penguatan sistem layanan ini diikuti juga dengan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas tenaga kesehatan lokal, pemberdayaan komunitas, serta pelibatan pemangku kepentingan lintas sektoral. Kemudian terdapat replikasi nasional dari Program Pencerah Nusantara yaitu Program Nusantara Sehat oleh Kementerian Kesehatan RI dan dilaksanakan pada puskesmas-puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Program ini sudah dikeluarkan ke publik namun karena adanya external shock yaitu pandemi Covid-19, konsep itu perlu diuji coba kembali.

Uji coba ini telah dilakukan di Bandung dan Jakarta. Berdasarkan dari hasil uji coba tersebut dan dari beberapa masukan dari pemangku kebijakan dan tim CISDI, replikasi ini cukup meyakinkan untuk dilakukan langsung oleh pemerintah daerah. Adapun hal yang direplikasi adalah semua yang sudah terjadi dan dipelajari di Pencerah Nusantara. Contohnya adalah tenaga kesehatan bukan hanya ditambah namun juga diperkuat dimana nantinya tenaga kesehatan yang diperkuat ini akan menyatu dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas untuk bekerja bersama. Kekuatan Pencerah Nusantara dari dulu adalah pelibatan masyarakat dimana hal itu juga yang dipakai menjadi competitive advantage untuk mensukseskan penanggulangan Covid-19. Konsep inilah yang menjadi persamaan antara Pencerah Nusantara dan PUSPA. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan CISDI sudah menyepakati indikator capaian keberhasilan program ini, dimana nantinya data-data itu akan dimunculkan sebagai transparansi keberhasilan program.

Menurut Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K) selaku guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hal yang harus diperkuat dalam program PUSPA adalah partisipasi publik dan komponen lintas sektor. Termasuk diantaranya adalah sistem pelaporan yang lebih terintegrasi. Bila maksud program ini adalah puskesmas terpadu dan juara, artinya sisi terpadu itu harus benar benar ditekankan.

Dari segi tata kelola, Maria Kresentia dari Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia menyampaikan bahwa dalam merespon Covid-19 harus memperhatikan aspek transparansi. Aspek yang penting diterapkan dalam PUSPA adalah transparansi data. Informasi yang disampaikan harus bisa dipahami lintas sektor. Begitu pula dengan  perbedaan informasi yang mungkin terjadi harus bisa diketahui penyebab perbedaannya untuk dicari solusinya.

Dalam pelatihan tenaga kesehatan, program ini tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada tenaga kesehatan yang terpilih, tetapi juga akan memperkenalkan situasi di puskesmas tersebut untuk dicari jalan keluarnya. Sebagai contoh jika didapati kasus positif setelah tracing dan testing, maka harus dipastikan terdapat tempat isolasi yang memadai. Dengan demikian, kunci keberhasilan program ini adalah kesatuan lintas sektor.

Sejalan dengan pernyataan Prof Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu Dr. Ir. Dewi Sartika, menyampaikan bahwa dimana ada kata kunci puskesmas terpadu, artinya harus ada suatu proses dan semangat kolaborasi yang dirasakan oleh semua pihak. Untuk menyalurkan itu dalam sebuah sistem, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki media yaitu Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat).

Program PUSPA ini adalah sebuah replikasi dari program Pencerah Nusantara yang dipelajari keberhasilannya, kegagalannya, dan setiap aspek yang telah dialami untuk didesain ulang. Dengan adanya program PUSPA yang berbasis puskesmas maka diharapkan program ini bisa mengendalikan pandemi Covid-19 dengan lebih baik karena berlokasi di fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat.

Penguatan puskesmas sebagai layanan kesehatan primer turut andil dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 3 yaitu Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Program PUSPA ini sejalan dengan target dan indikator Tujuan 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas  di Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs). Contohnya, dalam mencapai cakupan kesehatan universal terdapat indikator cakupan pelayanan kesehatan esensial. Indikator lain dalam Tujuan 3 TPB yang sejalan dengan program PUSPA ini adalah ketersediaan obat dan vaksin, serta distribusi tenaga kesehatan yang diperkuat dengan pengembangan dan pelatihan.

Referensi :

1. PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara). Diambil dari : https://jabarprov.go.id/puspa/

2. Pencerah Nusantara. Diambil dari : https://pencerahnusantara.org/faq/  

3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 2017. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs). Diambil dari : http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Pedoman_RAN_TPB.pdf

Sumber Gambar :

Logo PUSPA. Diambil dari : https://jabarprov.go.id/puspa/


Kontributor:

Catherine Aurora Dakhi

Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

UCLG ASPAC

Intern