Salah satu sektor yang paling krusial untuk menunjang perekonomian nasional di Indonesia adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM mempekerjakan sekitar 97 persen tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 61 persen terhadap PDB Indonesia. Sebagai sektor perekonomian yang dominan, pada saat ini, sektor UMKM Indonesia sedang mengalami krisis pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19.
Pada peluncuran laporan penelitian terbaru dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI) mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, dilaporkan bahwa sembilan dari sepuluh UMKM mengalami penurunan permintaan produk, sementara lebih dari 80 persen telah mencatat keuntungan yang lebih rendah. Kemudian juga, dilaporkan bahwa lebih dari 53 persen UMKM mengalami penurunan nilai aset. Laporan tersebut diluncurkan pada acara webinar yang dilaksanakan oleh The Jakarta Post (21/01), pada acara yang bertajuk “JakPost Up Close #27: COVID-19's impact on Indonesian MSMEs”.
Salah satu tema utama yang didiskusikan pada webinar tersebut adalah mengenai digitalisasi sektor UMKM. Dilansir dari laporan tersebut, jumlah UMKM yang beroperasi secara digital dikarenakan pandemi COVID-19 mengalami kenaikan dari angka 28 persen menjadi 44 persen (melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dll.). Kemudian, selain pembahasan digitalisasi dan tantangan usaha secara umum, laporan tersebut juga menyoroti disparitas kesulitan usaha yang dialami antara para wirausahawan laki-laki dan perempuan. Terkait fenomena tersebut, lebih dari 37 persen UMKM milik perempuan mengalami penurunan pendapatan antara 40 persen dan 60 persen. Selain itu, UMKM yang dimiliki perempuan cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendanaan, danpara pekerja perempuan di UMKM dilaporkan lebih berisiko untuk dirumahkan daripada pekerja laki-laki.
Program LOCALISE SDGs telah melakukan kegiatan-kegiatan dan hasil diskusi terkait, seperti melalui diskusi daring, matchmaking, dan coaching clinic – di tahun 2020, yang ternyata selaras dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh UNDP dan LPEM FEB UI. Hasil penelitian tersebut banyak memvalidasi dan melengkapi poin-poin penting mengenai tantangan dan respon ideal UMKM dalam menghadapi krisis COVID-19.
Salah satu kesimpulan dari acara-acara ini, baik dari yang dilaksanakan LOCALISE SDGs ataupun webinar diseminasi penelitian oleh UNDP adalah mengenai bagaimana bahwa proses digitalisasi adalah sebuah proses yang ternyata cukup beragam metode dan sasarannya. Pada webinar yang dilakukan oleh UNDP, salah satu poin yang ditekankan adalah pentingnya “Going Digital Pada Tempatnya”. Terkait hal tersebut, dimisalkan bahwa walaupun usaha berskala kecil dan menengah memang cocok untuk membuka business channel di sebuah platform e-commerce, untuk usaha yang berskala lebih kecil lagi (mikro) alangkah lebih baiknya jika cukup melakukan digitalisasi pada sektor komunikasinya (misalkan, digitalisasi dapat dilakukan hanya dengan cukup membuka layanan pemesanan melalui aplikasi pesan daring seperti WhatsApp). Selain itu juga, patut untuk diperhatikan bahwa masing-masing penyedia jasa digitalisasi UMKM biasanya sudah memiliki jenis layanan dan target pasar masing-masing (misalkan, terdapat Qasir.in yang lebih berfokus pada digitalisasi point-of-service, lalu ada juga Tanihub yang lebih berfokus pada digitalisasi supply chain di sektor ritel pertanian).
Selain proses digitalisasi yang tepat guna tersebut, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai dukungan infrastruktur dan finansial dari pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan laporan yang dirilis UNDP, salah satu kendala utama sektor UMKM dalam melakukan pemulihan usaha dikarenakan krisis ini adalah dalam proses penargetan penerima bantuan finansial, bantuan akses ke pasar, serta pelatihan. Lewat praktik-praktik baik yang didiskusikan pada acara coaching clinic dan digital matchmaking di program LOCALISE SDGs seperti Mall UMKM (dari Tokopedia), digitalisasi pasar rakyat (di Kota Semarang, lewat program Tumbasin.id dan Kredit Jawara), dan Sekolah Pasar (program pelatihan dari Kementerian Perdagangan), diharapkan poin rekomendasi dari UNDP tersebut dapat terlaksana.
Poin kesimpulan yang paling penting yang dapat diangkat dari rangkaian acara-acara dan peluncuran laporan tersebut adalah mengenai baiknya kesempatan yang diberikan pandemi COVID-19 ini untuk mempromosikan masa depan yang lebih hijau, inklusif untuk semuanya, dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan dari UNDP, hampir separuh dari UMKM yang disurvey sudah menyiapkan rencana jangka menengah dan jangka panjang jika pandemi ini tetap berlanjut di waktu yang akan datang.
Pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM turut berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sektor UMKM mempunyai andil besar dalam pilar pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di antara pilar-pilar TPB lainnya seperti sudah dikelompokkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (Gambar 1). Misalkan, terkait dengan pilar sosial, peran wirausahawan perempuan berkontribusi untuk Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender. Ini berarti upaya pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dapat menjadi peluang agar pemberdayaan perempuan dapat diprioritaskan dengan lebih baik, dan para wirausahawan perempuan perlu diberikan kemudahan akses keuangan yang lebih baik. Kemudian, terkait dengan pilar ekonomi, penerapan digitalisasi dan kerja sama antara sektor UMKM dengan platform startup–seperti yang sering didiskusikan LOCALISE SDGs–dapat mempromosikan Tujuan 9 mengenai industri dan inovasi.
Dengan pertolongan yang tepat dari pemerintah serta dengan kolaborasi dari berbagai macam pihak, idealnya, visi sektor UMKM saat ini tidaklah hanya untuk pulih dari krisis yang terjadi, tetapi juga adalah untuk “build back better”: dengan sistem digital yang lebih efektif, perlindungan kaum marginal yang lebih inklusif, serta mitigasi risiko keuangan yang lebih komprehensif.
Kontributor:
