CLOSE
Forum Kemitraan Multi-Pihak untuk Mendukung Pelaksanaan TPB/SDGs
December 27, 2019

Pemerintah daerah menghadapi beragam tantangan dalam menangani isu urbanisasi, mulai dari perubahan populasi, berubahnya demografi, perubahan iklim dan tidak menentunya pemasukan, serta tidak meratanya distribusi ekonomi. Pemerintah daerah perlu untuk selalu beradaptasi dengan perubahan tantangan tersebut karena perannya sebagai ujung tombak dari implementasi pembangunan. Peran ini juga ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Agenda Urban Baru (the New Urban Agenda - NUA).

Kerjasama kemitraan multi-pihak adalah salah satu perangkat dalam mencapai agenda tersebut, sesuai dengan yang ditekankan dalam Tujuan 17 dalam TPB: Kemitraan untuk Tujuan dan juga sarana implementasi Agenda Perkotaan Baru, terutama dalam paragraf nomor 96 dan juga nomor 146. Dengan digunakannya prinsip dasar #nooneleftbehind, kemitraan multi-pihak akan memastikan seluruh aktor pembangunan, baik aktor negara maupun non-negara, bekerja bersama untuk mencapai agenda pembangunan yang ambisius dan transformatif. Sehingga, kerjasama kemitraan multi-pihak dapat menjadi bentuk nyata dari upaya pembangunan yang lebih inklusif.

Salah satu upaya yang terlihat dari UCLG ASPAC dalam mendukung sepenuhnya kemitraan multi-pihak adalah dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) satu hari yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh (APEKSI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pendanaan yang berasal dari Uni Eropa dan diadakan pada 19 November 2019, serta bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengadakan forum kemitraan multi-pihak tingkat nasional di Indonesia pada 20 November 2019. FGD ini diadakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai pengalaman yang kolektif serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam menginisiasi kerja sama internasional untuk turut mencapai TPB 17, termasuk tantangan proses penyerahan aset. FGD ini juga mengidentifikasi berbagai kebutuhan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemitraan multi-pihak untuk TPB dan NUA, yang meliputi kebutuhan akan anggaran khusus dan pengaturan kelembagaan untuk kemitraan.

Forum nasional dengan judul Forum Kemitraan Multi-Pihak untuk Mendukung Pelaksanaan TPB/SDGs dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang berasal dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, pihak swasta, akademisi dan media. Forum ini dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Slamet Soedarsono sebagai Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan diikuti dengan pidato utama dari Bapak Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan pidato dari Bapak Budi Arie Setiadi sebagai Deputi Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bapak Suharso Monoarfa menekankan fungsi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pusat untuk kemitraan multi-pihak dan mengingatkan peserta akan perlunya menyelaraskan pekerjaannya dan memiliki keterkaitan dengan TPB sebagaimana Indonesia berkomitmen untuk mencapai TPB di tahun 2030. Beliau menekankan perlunya memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan akibat perubahan yang cepat dan tujuan yang kompleks. Tindakan adaptif semacam itu telah mulai dilakukan ketika pegawai kementerian menerapkan prinsip-prinsip kantor cerdas (smart office principles) dengan menggunakan rantai blok dan sistem cloud untuk meningkatkan pelayanan umum. Dalam skala yang lebih nyata, beliau memberikan contoh melalui kemitraan multi-pihak yang sedang berlangsung di Indonesia terkait hulu sungai Citarum, yang disebut Citarum Harum untuk mengatasi polusi air dan sampah laut sejak 2018.

Bapak Budi Arie menunjukkan pentingnya kemitraan multi-pihak dalam TPB untuk pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan yang berhubungan dengan pembangunan daerah perkotaan. Beliau memberikan contoh dalam penggunaan Dana Desa untuk membangun dan menerapkan teknologi dan inovasi di daerah pedesaan dalam pencapaian TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur). Teknologi dan inovasi semacam itu terbentuk melalui Internet of Things yang diterapkan untuk pertanian yang menguntungkan desa seperti dalam bentuk drone sprayer untuk pertanian, menerapkan sensor untuk air, tanah dan cuaca untuk meningkatkan produktivitas perikanan, dan sabuk kesehatan sapi untuk peternakan sapi. Kementerian juga telah memulai kemitraan dengan startup digital untuk membantu memastikan harga yang adil untuk petani, memastikan ketersediaan informasi melalui streaming konten yang gratis dan offline untuk daerah dengan signyal internet yang buruk, dan upaya sosial yang bermitra dengan petani kecil. Upaya ini tidak hanya berpengaruh pada TPB 9, tetapi juga tujuan lain seperti TPB 8 (Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 1 (Tidak ada kemiskinan), TPB 10 (Mengurangi Kesenjangan) dan TPB 2 (Tidak adanya Kelaparan).

Bapak Fadli Zon, sebagai Ketua Badan Kerja sama Antar-parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan dalam pidatonya bahwa semangat kemitraan multi-pihak dan implementasi TPB  ada dalam aktivitas diplomasi mereka. Badan Kerja sama Antar-Parlemen telah memprakarsai Forum Parlemen Dunia untuk TPB dengan 50 negara anggota yang sudah berlangsung sejak 2017. Sampai dengan 2019, forum ini telah mendiskusikan dan menyetujui beberapa isu tentang implementasi TPB termasuk meningkatkan kesadaran akan TPB, pengembangan kapasitas untuk anggota parlemen, kebutuhan akan kemitraan antara parlemen dan pemerintah tentang TPB dan mengurangi kesenjangan dengan memastikan pemberian pelayanan dasar untuk semuanya.

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi sebagai Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC adalah salah satu narasumber dalam sesi Panel Tingkat Tinggi bersama Ibu Erna Witoelar, Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik (2003-2007) dan Wakil Ketua dari Filantropi Indonesia, Dr. Arifin Rudiyanto sebagai Deputi Sumber Daya Alam dan Kelautan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Taufik Madjid sebagai Direktur Jenderal Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Desa, Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Bambang Widianto, sebagai Deputi untuk Bantuan Kebijakan Pengembangan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Bapak Harmensyah, sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Ibu Zuzy Anna, Direktur Eksekutif dari SDGs Center di Universitas Padjajaran. Dalam pidatonya, Dr. Bernadia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kemitraan multi-pihak untuk mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pencapaian TPB di daerahnya. Kemitraan semacam itu dapat ditempuh melalui Perjanjian Global Walikota (CGOM) tentang Iklim dan Energi untuk meningkatkan komitmen dan kerja sama untuk TPB 13 (Aksi Iklim) dimana UCLG ASPAC mewakili kawasan Asia Pasifik dan menjembatani pemerintah daerah dalam mengakses bantuan dan sumber daya.

Sesi panel tingkat tinggi diikuti dengan empat sesi tematik paralel tentang kemitraan multi-pihak dalam membangun kota inklusif, pengelolaan sampah laut berkelanjutan, mengintegrasi pengelolaan sumber daya air, dan mempercepat transformasi pedesaan. UCLG ASPAC mengadakan sesi tematik paralel tentang kota inklusif dengan empat pembicara yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Kuswanto; Walikota Ambon, Bapak Richard Louhenapessy; Kepala Unit Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dari UNESCO, Bapak Irakli Khodeli dan Ketua Tim Program Peduli dari Asia Foundation, Ibu Abdi Suryaningati. Bapak Kuswanto menjelaskan bahwa peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pengatur untuk mengatasi berbagai kebijakan dan peraturan yang diskriminatif sehingga semua orang dapat dengan sama berpartisipasi dan mendapatkan akses pelayanan umum. Peran Kemendagri lainnya adalah sebagai penilai akan proses perencanaan pembangunan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan dan menerapkan prinsip-prinsip inklusif, tidak hanya berupa ketersediaan akses bagi para penyandang disabilitas dan kelompok yang terpinggirkan tetapi juga sikap pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan umum tanpa adanya diskriminasi.

Bapak Richard membagikan pengalamannya dalam memimpin Kota Ambon, yang dulunya dikenal sebagai Kota yang memiliki banyak sekali konflik sosial dan menyebabkan disintegrasi sosial. Namun, dengan upaya yang kolektif dari beragam pemangku kepentingan, kondisi kota dapat pulih kembali dan saat ini dikenal sebagai kota dengan tingkat toleransi yang tinggi dan bahkan baru saja mendapatkan predikat Kota Kreatif dari UNESCO karena ciri khas budayanya yang unik.[1] Beliau mengangkat pentingnya pemimpin pemerintah daerah untuk sepenuhnya merangkul potensi kota mereka dan menciptakan lingkungan pendukung yang kondusif untuk memastikan semua orang dapat dengan mudah mengakses hak-hak mereka dan dengan senang menjalankan kewajibannya, yang menurut beliau adalah inti dari kota inklusif.

Bapak Irakli menjelaskan dukungan yang diberikan UNESCO melalui Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif di Indonesia dan menggarisbawahi pentingnya ketersediaan data dan hasil riset, kemudahan akses dan kegunaannya dalam pembuatan keputusan untuk kebijakan dan proses perencanaan. UNESCO baru saja meluncurkan kemitraan dengan Yayasan Kota Kita tentang data yang partisipatif untuk kota inklusif disabilitas di Kota Solo dan Banjarmasin. Pemetaan disabilitas tingkat lingkungan dengan metodologi pengambilan data yang partisipatif telah menghasilkan profil kota inklusif disabilitas, perangkat metodologi pengumpulan data yang partisipatif, dan telah diikuti dengan pertemuan tingkat tinggi walikota tentang kota inklusif untuk memfasilitasi pembelajaran dan komitmen bersama menuju kota inklusif.

Ibu Abdi menekankan perlunya mengembangkan dan mengartikan dengan jelas kota inklusif, sebagaimana hal tersebut penting untuk mengakomodasi kebutuhan lainnya bagi penyandang disabilitas, dan juga kelompok yang terpinggirkan seperti kaum minoritas, anak-anak yang didiskriminasi karena terlahir di luar pernikahan, atau terjebak dalam prostitusi. Kemitraan Multi Pihak penting untuk mengembangkan data yang sudah diperbarui dan komprehensif untuk kelompok yang terpinggirkan dan para penyandang disabilitas. Kemitraan Multi Pihak juga menjadi upaya untuk memberdayakan dan memenuhi hak asasi manusia dasar dari kelompok tujuan tersebut, serta menyebarkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak dasar tersebut. Upaya ini contohnya, dapat juga melibatkan kader organisasi, pemimpin komunitas, dan organisasi masyarakat sipil sebagaimana yang dilakukan oleh Program Peduli dari Asia Foundation.

Sebuah pernyataan resmi bersama menandakan berakhirnya acara seharian penuh yang menyatakan peran kemitraan multi-pihak dalam implementasi TPB, yaitu diperlukannya pendekatan untuk memajukan dukungan global dalam kemitraan multi-pihak untuk TPB dan aksi tindak lanjut strategi untuk mendukung Tahun Partisipasi Internasional pada tahun 2022. (ADS, SAS)

[1] https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/31/unesco-names-ambon-city-of-music.html

191227-2
Para pembicara kunci sesi utama Forum Kemitraan Multi-Pihak untuk Pencapaian TPB 2019 (Foto: Localise SDGs)