CLOSE
Hari Bumi 2019: Kota Berkelanjutan Dan Masa Depan Bumi
April 24, 2019

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan berbagai macam istilahnya dan fungsi tambahannya menjadi semakin marak akhir-akhir ini. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara pada tahun 2019 ini sedang menambah 16 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dari 290 yang sudah ada. RPTRA adalah sebutan untuk RTH yang tersebar pada enam wilayah Ibukota negara ini. Kota Bandung menggunakan istilah Taman Tematik untuk RTH yang berjumlah 613 taman (data 2019). Sementara itu jumlah RTH di Kota Surabaya, berdasarkan data tahun 2018, adalah 360 RTH.

Upaya pembangunan ruang terbuka yang dilaksanakan pada ketiga ini tidak lepas dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang. Permen PU mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau sebanyak 30% yang dicapai secara bertahap. Lampiran Permen PU terbitan 2008 ini menyebutkan bahwa penyediaan RTH berdasarkan tiga hal: luas wilayah, jumlah penduduk serta kebutuhan fungsi tertentu. Penyediaan RTH sendiri dimaksudkan untuk menjamin adanya ruang, antara lain, kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, area pengembangan keanekaragaman hayati, pengembangan sumber daya alam serta mitigasi/evakuasi bencana.

Program LOCALISE SDGs dari UCLG ASPAC – APEKSI, dengan dukungan UNI EROPA, salah satu tujuannya mengupayakan pengembangan RTH dan juga Ruang Publik yang ada, sejalan dengan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama tujuan No 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan pada target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. “Salah satu ciri kota berkelanjutan adalah adanya RTH dan Ruang Publik yang cukup dan dikelola dengan baik, dimana masyarakatnya mendapatkan sarana untuk berinteraksi, melakukan aktifitas sosial maupun ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan sekitarnya. UCLG ASPAC sebagai asosiasi pemerintah daerah se-Asia Pasifik sangat mendorong upaya penyediaan ruang terbuka pada anggota-anggotanya, seperti yang telah dilaksanakan oleh Surabaya dan Jakarta sebagai anggota aktif UCLG ASPAC,” demikian pernyataan Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi. “UCLG ASPAC juga berkontribusi dalam pembangunan ruang publik, seperti yang sedang dilaksanakan pada kota-kota lain di Asia, termasuk di Surakarta,” tambah Dr. Bernadia. “Wilayah perkotaan di Indonesia menjadi tempat tinggal bagi 55% penduduk Indonesia. Keberadaaan RTH menjadi satu kebutuhan yang penting dan perlu diupayakan keberadaannya oleh pemerintah kota di seluruh Indonesia,” tambah Direktur Eksekutif APEKSI, Sri Indah Wibi Nastiti.

Keberadaaan RTH juga menjadikan keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas satu kota tetap lestari sehingga ekosistem wilayah perkotaan tersebut tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan tema Hari Bumi 2019: Protect Our Species. “Keberadaan RTH secara langsung dan tidak langsung menjaga keberadaan spesies penting yang ada dalam wilayah tersebut sehingga ekosistem alaminya tidak terganggu sekaligus juga menjadi indikator/penanda alami kelestarian alam dalam RTH tersebut,” ucap David Sagita, Tenaga Ahli Bidang Ruang Public UCLG ASPAC. Dengan demikian, tidak berlebihan jika masa depan bumi berada pada RTH sebagai bagian dari Kota Berkelanjutan. Selamat Hari Bumi 2019