CLOSE
Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGs
May 02, 2019

30 April 2019, tim @localise.sdgs berkesempatan hadir pada Lokakarya Kajian Studi Peran Pemerintah Daerah dalam Capaian SDGs di Hotel JS. Luwansa, Jakarta yang diselenggarakan oleh URDI ( Urban and Regional Development Institute) bersama IIEF (International Education Foundation).

Lokakarya terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama menghadirkan pihak Kementrian Dalam Negeri dan Sekretariat SDGs Bappenas. Masing-masing memberikan paparan terkait aktivitas yg sudah dilakukan pada institusi masing-masing. Kemendagri kembali menegaskan bahwa SDGs sejalan dengan amanat pembangunan yg terkandung dalam UU 1945, sementara Seknas SDGs mengingatkan kembali prinsip inklusitivitas serta no one left behind yang melekat dalam SDGs, selain juga memberikan update terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah uuntuk Pelaksanaan TPB yang saat ini berjumlah 19 serta revisi indikator nasional dari 319 menjadi 270 indikator.

Sementara sesi kedua menampilkan 4 pembicara yg terdiri dari tim riset dari URDI (Urban and Regional Development Institute), perwakilan Pemerintah yg menjadi daerah kajian (Kab. Kulon Progo, Kab. Banyuwangi dan Kota Banjarmasin). Riset terkait kapasitas yurisdiksi pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs merupakan hasil kerjasama dengan Indonesian Internastional Education Foundation (IIEF) untuk melihat dan menelaah peranan tiga pemda tersebut dalam mencapai SDGs.

Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai melihat sampah yg mengapung pada sungai dan anak sungai menjadi tantangan, dan kemudian menanganinya dgn menjadikan sungai sebagai tujuan pariwisata sehingga banyak pihak terlibat dalam penanganan sampah sekaligus berkontribusi untuk sektor pariwisata. Kulon Progo melihat perekonomian lokal makin tersingkir oleh serangan toko-toko jaringan yg menempati daerah strategis, bersama-sama pihak legislatif, pemda setempat meluncurkan program Bela Beli Kulon Progo dimana warga dan pemerintah bersama2 membela perekonomian lokal membeli produk lokal dan mengajak toko2 jaringan utk mengandeng lokal dalam penjualan produk2nya. Banyuwangi menyadari bahwa inovasi adalah solusi dari tantangan-tantangan yang dihadapi.Tercatat 341 inovasi sudah muncul sebagai jalan keluar dari tantangan yg dimiliki oleh Banyuwangi. Salah satu yg paling signifikan adalah pendataan warga yg masuk dlm salah satu indikator kemiskinan. Pendataan ini mendata nama, alamat, kondisi kemiskinan yang dimiliki sehingga pada saat ada pihak lain datang untuk memberikan bantuan, bantuan dapat diberikan secara tepat berdasarkan data yang dimiliki. Saat ini model pendataan seperti ini sedang direplikasi oleh Pemerintah Pusat.