CLOSE
Serial Webshare LOCALISE SDGs UCLG ASPAC-APEKSI 2020:Skema Penganggaran dan Peluang Pembiayaan Alternatif di Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Masa Pandemic COVID-19
July 23, 2020

Pada tanggal 10 Juli 2020, saya berkesempatan menghadiri Webshare LOCALISE SDGs UCLG ASPAC-APEKSI bekerja sama dengan ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), yang membahas anggaran pembiayaan alternatif daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimasa pandemi COVID19. Sebagai pembuka, tim LOCALISE SDGs mengadakan survey cepat untuk mengetahui sumber pendanaan yang paling sering digunakan dalam pembiayaan program daerah menggunakan aplikasi dari menti.com.

Hasil survey cepat ini menyatakan bahwa tiga sumber pendanaan yang paling sering digunakan dalam pembiayaan program daerah yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah. Peserta web-shares juga ada yang menyebutkan salah satu pilihan jawabannya adalah pembiayaan alternatif non APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang bersumber dari dana hibah dan CSR.  Belum ada satupun pemerintah daerah yang menganggarkan anggaran khusus untuk penanganan COVID-19 dalam APBD, karena rata-rata penyusunan APBD dilakukan pada akhir tahun sebelumnya atau awal tahun berjalan.

Dalam paparannya,  Bapak Ricky S,  Kasubdit  Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, selaku narasumber pertama, menghimbau agar pemerintah daerah membebankan anggaran melalui belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID19. Selain dukungan dana, pemerintah daerah dipersilahkan untuk menyiapkan alternatif dukungan lain seperti membangun kerjasama antar pemerintah daerah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Menurut Bapak Irfan S selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ikut andil dalam rangka menunjang program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait  penanganan COVID-19. Baznas melalui tiga programnya yaitu darurat sosial ekonomi, darurat kesehatan, dan darurat keberlanjutan, berharap dapat membantu pemerintah dalam hal pembiayaan khususnya untuk masyarakat fakir miskin dan masyarakat yang terkena langsung dampak COVID-19. 

Bapak Syamsul Rizal sebagai Kepala Sekretariat Nasional ADKASI, menyebutkan terdapat 3 peran DPRD dalam mendukung tujuan berkelanjutan yaitu implementasi seperti pelaksanaan dan penanggung jawaban secara berkala; dalam pendanaan akan memastikan mana yang menjadi prioritas pengelolaan anggaran; serta dalam regulasi asosiasi akan mengaktifkan regulasi dalam peraturan daerah. Selain itu asosiasi berperan memperkuat peran anggota dalam mengawal proses kerjasama daerah dan kerjasama internasional dalam hal pencapaian SDGs.

Pandemic COVID19 berdampak kepada 4 kali perubahan peraturan gubernur dalam menganggarkan APBD 2020 yang di fokuskan pada kesehatan, jaring sosial,  penanganan dampak ekonomi serta gugus tugas. Bapak Taufik B, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat menjelaskan jika terdapat 3 alternatif yang sedang disediakan pemprov Jawa Barat, seperti pinjaman dari Lembaga keuangan, pinjaman obligasi daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain itu simpanan masyarakat Jawa Barat juga meningkat dari tahun ke tahun hal tersebut dapat menjadi salah satu pilihan alternative pembiayaan.

Sebelum Webshare berakhir, UCLG ASPAC mengadakan survey cepat yang kedua melalui menti.com. Berdasarkan hasil survey, terdapat tiga  hal upaya penting pemerintah dalam mengakses pembiayaan alternatif yaitu melalui kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta didukung dengan regulasi yang kuat.

Banyak ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti Webshare dengan tema pembiayaan alternatif dalam pencapaian SDGs. Tidak hanya mengandalkan APBD tetapi pemerintah daerah perlu menganggarkan biaya tidak terduga dalam rangka penanganan COVID19. Pentingnya kerjasama, kolaborasi serta gotong royong antar pemangku kebijakan dalam mengakses pembiayaan alternatif non APBD. Semangat berbagi masyarakat juga merupakan salah satu pembiayaan alternatif pembangunan berkelanjutan dalam bentuk zakat.

Sumber: Webshare UCLG ASPAC


Kontributor:

Hardiyani Puspita Sari

Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

UCLG ASPAC

Internship